Berdikari Persiapkan Operasi Pasar Murah Jelang Ramadan 2025

Jakarta – PT Berdikari bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan inspeksi kesiapan Operasi Pasar Murah (OPM) di Pos Indo Fatmawati, Jakarta pada 23 Februari 2025. Inspeksi ini dipimpin oleh Ketua Bapanas, H. Arief Prasetyo Adi, ST, MT, Ph.D. (hc), didampingi Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, serta tim OPM PT Berdikari. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, serta memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah dan BUMN pangan berkolaborasi untuk menjaga kestabilan stok pangan yang sangat penting di tengah meningkatnya permintaan.

Persiapan OPM Kantor Pos Fatmawati
Persiapan Operasi Pasar Murah di PT Pos Fatmawati

Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan, “PT Berdikari siap menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. OPM ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal serta menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen.” PT Berdikari memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di seluruh Indonesia.

Operasi Pasar Murah (OPM) dijadwalkan dimulai pada 24 Februari 2025. OPM akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Fokus awal adalah Pulau Jawa dan Sumatera. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah dan BUMN pangan. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan daging dan komoditas pangan strategis. Daging dan komoditas pangan lainnya tetap terjaga, aman, dan terjangkau oleh masyarakat. Keberlanjutan pasokan pangan sangat penting menjelang Ramadan. Permintaan pangan diperkirakan akan meningkat selama bulan suci.

Melalui OPM, PT Berdikari bersama Bapanas berupaya menekan potensi lonjakan harga pangan dan memastikan distribusi berjalan lancar. Inspeksi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan lebih mudah selama bulan Ramadan. Sinergi antara pemerintah dan BUMN pangan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.